home icon
search icon
menu icon

> Berita > Indonesian AID Gelar Talkshow Bersama FISIP USU Bahas Diplomasi dan Penguatan Ekonomi

Indonesian AID Gelar Talkshow Bersama FISIP USU Bahas Diplomasi dan Penguatan Ekonomi

Dipublikasi Pada

02 September 2025

Dipublikasi Oleh

Arie Putra Afrianda

Indonesian AID Gelar Talkshow Bersama FISIP USU Bahas Diplomasi dan Penguatan Ekonomi
Thumbnail Indonesian AID Gelar Talkshow Bersama FISIP USU Bahas Diplomasi dan Penguatan Ekonomi

Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID), bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU), menyelenggarakan talkshow “Indonesian AID: Memperkuat Ekonomi, Mempererat Diplomasi” pada Selasa, 2 September 2025. Diselenggarakan daring lewat Zoom dan disiarkan langsung via YouTube USU Media, acara ini bertujuan membuka dialog publik dan akademis tentang peran Indonesia sebagai pemberi hibah internasional.

Dalam sambutan pembuka, Dekan FISIP USU, Dr. Hatta Ridho, menyebut bahwa mahasiswa perlu menilai apakah Indonesia saat ini sudah “layak” memberi hibah internasional, bukan hanya dari segi anggaran tetapi juga dari segi dampak, transparansi, dan kecepatan tindakan diplomasi. Ia menyerukan agar kebijakan hibah tidak hanya menjadi citra diplomatik, namun juga nyata manfaatnya di lapangan.

Azhar Basyir, Kepala Divisi Hukum dan Hubungan Kelembagaan Indonesian AID, membuktikan bahwa Indonesia sudah memiliki akar diplomasi kemanusiaan jauh sebelum lembaga formal berdiri:

“Tahun 1946, setahun setelah merdeka, Indonesia sudah mengirim 300 ribu ton beras ke India … Namun bantuan‐bantuan itu sifatnya sporadis dan tidak terorganisir. Karena itu, tahun 2019 dibentuklah Indonesian Aid agar terintegrasi dan lebih strategis.”

Beliau juga menyebut bahwa bantuan tidak selalu berupa uang tetapi juga barang dan kegiatan fisik, misalnya vaksin dan biskuit produksi dalam negeri, renovasi sekolah, dan pelatihan kepemimpinan di Pasifik dan Afrika. Selain itu:

“Penting dicatat, dana hibah ini tidak membebani APBN tahunan. Hibah diberikan dari hasil investasi dana abadi yang kami kelola.”

Prof. Drs. Heri Kusmanto, M.A., Ph.D., Sekretaris Program Studi S3 Studi Pembangunan FISIP USU, menyampaikan bahwa hibah luar negeri bukan semata amal melainkan instrumen politik dan ekonomi yang memberi keuntungan bagi Indonesia juga. Ia mengingatkan bahwa birokrasi panjang dapat menghambat manfaat nyata:

“Tantangan utama adalah birokrasi yang panjang, misalnya harus melalui persetujuan empat menteri. Akibatnya bantuan bisa terlambat dan kehilangan efektivitas. Maka mekanisme perlu disederhanakan.”

Data publik mendukung bahwa Indonesian AID sudah membuat capaian signifikan sejak pembentukannya. Menurut laporan media Kompas dan Detik, hingga September 2024 Indonesian AID telah menyalurkan hibah senilai Rp 523,56 miliar kepada 97 negara dan lembaga asing lewat berbagai program hibah, mulai dari kesehatan, kemanusiaan, hingga pelatihan.

Lebih jauh, Prof. Heri mengingatkan bahwa evaluasi akademis mutlak diperlukan agar manfaat hibah dapat diukur tepat sasaran dan berdampak nyata baik kepada penerima maupun kepada Indonesia sebagai pemberi. Pandangan ini merespons pernyataan Azhar yang menyebut bahwa diplomasi kemanusiaan memberi manfaat timbal balik, misalnya pengiriman oksigen ke India ketika pandemi dan respons India atas gelombang Delta. 

Diskusi talkshow turut mengangkat mekanisme administratif sebagai penentu kecepatan respon internasional. Mahasiswa aktif dalam sesi tanya jawab menanyakan bagaimana sistem evaluasi berjalan, bagaimana penerapan bantuan agar tidak terlambat karena persetujuan berbagai pihak, dan bagaimana akademisi atau peneliti dilibatkan dalam mengevaluasi dampak hibah.

Melalui kombinasi kutipan transkrip dan data capaian publik, narasi akhirnya menunjukkan bahwa Indonesia memang memiliki kapasitas dan itikad untuk menjadi pemberi hibah internasional, bukan hanya simbol diplomasi tetapi dengan bukti nyata. Namun agar Indonesia benar-benar layak dalam semua aspek, fokus perlu diarahkan ke efektivitas, transparansi, dan penyederhanaan birokrasi agar momentum internasional tidak terlewat.

Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif mahasiswa, acara ini menutup dengan pemberian souvenir kepada peserta yang terlibat dalam diskusi dan dialog langsung. Souvenir tersebut menjadi simbol bahwa masukan dari generasi muda dihargai dan dianggap penting oleh penyelenggara.

Penulis: Tabitha R. Simbolon

Berita